NTT,GardaRakyat.com – Keterbatasan fasilitas belajar masih menjadi persoalan serius di UPT SMA Negeri 2 Sulamu, Desa Bipolo, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hampir satu dekade sejak dirintis melalui gotong royong masyarakat, sekolah tersebut masih kekurangan ruang kelas permanen untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Dari sembilan rombongan belajar yang menampung 201 siswa, SMA Negeri 2 Sulamu baru memiliki dua ruang kelas permanen. Sementara itu, ruang belajar darurat yang dibangun melalui swadaya orang tua siswa dan komite sekolah masih digunakan hingga saat ini.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala UPT SMA Negeri 2 Sulamu, Rolina S. Aploegi, S.Pd.Gr., mengatakan kondisi ruang belajar darurat tersebut sudah tidak layak untuk mendukung proses pembelajaran secara optimal.
Kepada media ini di ruang kerjanya, Kamis (22/10/2026), Rolina menyampaikan Terima Kasih kepada Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Neil Rondo, yang telah mengunjungi sekolah tersebut dan melihat langsung kondisi fasilitas belajar siswa.
“Kami mengakui bahwa kondisi ruang belajar darurat yang saat ini digunakan sudah tidak layak untuk menunjang kegiatan belajar mengajar secara optimal. Bangunan ini dibangun melalui swadaya orang tua siswa yang tergabung dalam komite sekolah,” ujar Rolina.
Ia berharap kunjungan tersebut menjadi langkah awal untuk mendorong perhatian terhadap kebutuhan pembangunan gedung sekolah yang layak, aman, dan memadai.
Menurut Rolina, kondisi ruang belajar menjadi semakin mengkhawatirkan ketika memasuki musim hujan dan angin kencang. Pihak sekolah harus terus melakukan langkah antisipasi agar keselamatan siswa tetap terjaga dan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung.
“Kami selalu merasa khawatir ketika musim hujan maupun angin kencang. Namun, kami tetap berupaya melakukan antisipasi agar keselamatan siswa menjadi prioritas tanpa mengabaikan waktu belajar mereka,” katanya.
Rolina menegaskan, sekolah membutuhkan dukungan nyata pemerintah untuk membangun ruang kelas permanen. Dengan fasilitas yang lebih memadai, siswa diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
“Kami sudah hampir 10 tahun bertahan dengan kondisi seperti ini. Kami berharap persoalan ruang belajar darurat mendapat perhatian serius agar anak-anak bisa belajar dengan aman, nyaman, dan memperoleh fasilitas pendidikan yang layak,” ujarnya.
Persoalan fasilitas belajar tersebut sebelumnya menjadi sorotan Anggota DPRD NTT Winston Neil Rondo saat melakukan kunjungan reses hari pertama di SMA Negeri 2 Sulamu, Rabu 21 Oktober 2026
Dalam kunjungan itu, Anggota DPRD NTT Winston berdialog langsung bersama siswa, guru, komite sekolah, dan orang tua untuk menyerap aspirasi terkait infrastruktur pendidikan serta persoalan tenaga pendidik.
Winston mengatakan ruang belajar semi permanen yang dibangun sekitar 2015–2016 masih digunakan hingga sekarang. Padahal, pendirian sekolah tersebut tidak terlepas dari partisipasi masyarakat setempat.
Ia mengingat kembali keterlibatannya dalam menggerakkan kader-kader Partai Demokrat untuk membantu pembangunan sekolah, mulai dari penggalian fondasi, pengerjaan kayu, hingga penyediaan semen.
“Saya datang dengan kenangan ketika kita bersama-sama membangun sekolah ini. Tetapi saya prihatin, sepuluh tahun kemudian anak-anak masih belajar di ruang darurat yang dahulu kita bangun. Gotong royong masyarakat harus mendapat tindak lanjut melalui pembangunan fasilitas pendidikan yang layak,” kata Winston.
Dalam dialog tersebut, siswa menyampaikan keluhan mengenai kondisi ruang kelas yang panas, atap rendah, serta dinding tipis dan berlubang. Suara dari kelas lain juga kerap mengganggu konsentrasi ketika pembelajaran berlangsung.
Salah seorang siswi, Carla Ndatang, mengungkapkan suhu ruang kelas mulai terasa panas sekitar pukul 10.00, saat kegiatan belajar mengajar masih berlangsung. Kondisi tersebut membuat siswa kesulitan belajar dengan nyaman.
Winston menilai, keterbatasan fasilitas tidak hanya berkaitan dengan jumlah ruang kelas, tetapi juga berdampak terhadap konsentrasi siswa dan kualitas pembelajaran.
Ia menyatakan akan membawa kebutuhan pembangunan ruang kelas SMA Negeri 2 Sulamu ke dalam pembahasan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.
Menurut Winston, pemenuhan kebutuhan infrastruktur sekolah perlu didukung pemeriksaan kondisi bangunan, kejelasan dokumen tanah, serta perencanaan pembangunan agar penanganannya dapat dilakukan secara bertahap.
Selain persoalan ruang kelas, kunjungan tersebut juga mengungkap sejumlah kebutuhan lain di lingkungan sekolah, termasuk status tujuh guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, pengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi tenaga honorer, serta fasilitas penunjang pembelajaran.
Winston menegaskan, perhatian terhadap dunia pendidikan tidak cukup hanya memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Pemerintah juga perlu memperhatikan kelayakan lingkungan belajar dan kepastian status tenaga pendidik.
“Anak-anak di Bipolo berhak mendapatkan ruang belajar yang layak. Guru-guru yang selama ini menjaga sekolah tetap berjalan juga perlu mendapat kepastian dan perhatian,” ujarnya.
Kondisi SMA Negeri 2 Sulamu menjadi pengingat bahwa semangat masyarakat dalam membangun akses pendidikan perlu diikuti keberlanjutan. Pemenuhan ruang kelas permanen dan perbaikan fasilitas sekolah menjadi kebutuhan mendesak agar 201 siswa dapat belajar secara lebih aman, nyaman, dan optimal.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp GardaRakyat.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
