Kupang,GardaRakyat.com – IPF NTT menegaskan bahwa upaya mediasi atau penyelesaian secara damai yang telah dilakukan oleh para pihak tidak boleh serta-merta dianggap sebagai akhir dari seluruh persoalan.
Perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat bukanlah jaminan bahwa tidak akan ada korban lain di kemudian hari. Justru peristiwa ini harus menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk melakukan evaluasi dan mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang.
Jangan sampai perdamaian hari ini menjadi pintu pembiaran terhadap potensi korban berikutnya!
IPF berpandangan bahwa seorang pejabat publik memiliki tanggung jawab moral, etik, dan administratif yang jauh lebih besar karena melekat padanya kewenangan serta kepercayaan masyarakat.
Oleh karena itu, sekalipun telah dilakukan mediasi damai, bukan berarti pemerintah kehilangan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan etik dan administratif serta menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kami mendesak Gubernur NTT agar tidak berhenti pada penyelesaian damai semata. Harus ada pemeriksaan yang objektif, perlindungan terhadap korban, dan sanksi tegas apabila pelanggaran terbukti.
Jangan menunggu muncul korban berikutnya baru pemerintah mengambil tindakan!
Bagi IPF, menjaga martabat korban dan mencegah terulangnya peristiwa serupa jauh lebih penting daripada sekadar menjaga citra seorang pejabat.
Joy Sadipun
Ketua Umum Ormas IPF NTT
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp GardaRakyat.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.












