KUPANG,GardaRakyat.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp2.602.441. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,97 persen atau Rp146.543 dibandingkan UMP Tahun 2026 yang sebesar Rp2.455.498.
Penetapan UMP Tahun 2027 tersebut dilakukan Gubernur NTT melalui Keputusan Gubernur Nomor: KEP/HK/2026 tanggal 20 November 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi NTT Tahun 2027.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Surat Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/26 tanggal 16 November 2026, yang meminta seluruh gubernur di Indonesia mempercepat proses penetapan UMP Tahun 2027 paling lambat 21 November 2026.
Dalam proses penetapannya, Pemerintah Provinsi NTT melalui Dewan Pengupahan Provinsi telah menggelar pembahasan dengan melibatkan berbagai unsur, yakni serikat pekerja, pengusaha yang tergabung dalam APINDO, akademisi, serta birokrat dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pembahasan tersebut mengacu pada formula penghitungan upah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Dari hasil pembahasan, Dewan Pengupahan Provinsi NTT merekomendasikan kepada Gubernur untuk menetapkan nilai Alpha sebesar 0,70. Nilai tersebut berada dalam rentang 0,50 hingga 1,00 dan menghasilkan kenaikan UMP sebesar 5,97 persen.
Pemerintah Provinsi NTT menegaskan bahwa penetapan UMP ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, khususnya pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Selain itu, perusahaan atau pemberi kerja yang selama ini telah memberikan upah di atas ketentuan UMP dilarang menurunkan besaran upah yang telah diberikan kepada pekerjanya.
Keputusan Gubernur tersebut menjadi dasar bagi seluruh pemberi kerja, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta di wilayah NTT, untuk melaksanakan ketentuan UMP Tahun 2027.
UMP NTT Tahun 2027 mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai ketentuan, Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Pengupahan akan melakukan monitoring serta pengawasan terhadap pelaksanaan UMP.
Langkah ini diharapkan menjadi jaring pengaman bagi pekerja sekaligus mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja di Nusa Tenggara Timur.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp GardaRakyat.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.












