Sisa Pembayaran Rp123 Juta Belum Tuntas, Margaretha Lende Minta Polda NTT Turun Tangan

200
Reporter : DN
IMG-20261120-WA0012
IMG-20261120-WA0012

KUPANG,GardaRakyat.com – Belum memperoleh kepastian hukum atas laporan dugaan tindak pidana penipuan yang dilayangkan ke Polres Alor sejak 15 Mei 2025, Margaretha Lende bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (19/11/2026).

Kedatangan Margaretha didampingi tiga kuasa hukumnya, yakni Rusydi Saleh Maga, S.H., Alexander Peter E. Mahing, S.H., dan Rowyto Maudohi, S.H. Mereka meminta penjelasan terkait perkembangan penanganan laporan polisi serta tindak lanjut hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada 30 Oktober 2026.

Kuasa hukum Margaretha, Rusydi Saleh Maga, menjelaskan bahwa persoalan tersebut bermula dari kerja sama antara kliennya, selaku kontraktor dari PT TBA Bumi Mulia, dengan seorang pria berinisial AA yang merupakan mitra kerja dalam proyek pembangunan tembok penahan di kawasan Asirpat hingga Bukit Gundul, Kabupaten Alor, pada 2023–2024.

Menurut Rusydi, dalam
kerja sama tersebut disepakati pembayaran sebesar Rp530.000 untuk setiap meter kubik volume pekerjaan yang diselesaikan oleh kliennya bersama para pekerja.
Berdasarkan perhitungan pihak Margaretha, pekerjaan yang telah diselesaikan mencapai volume 522,76 meter kubik. Dengan demikian, total nilai pekerjaan tersebut mencapai Rp277.062.800.

Namun, pembayaran yang diterima kliennya belum sepenuhnya sesuai dengan nilai pekerjaan. Masih terdapat sisa pembayaran sebesar Rp123.156.300 yang hingga kini belum diselesaikan oleh pihak terlapor.

Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Alexander Peter E. Mahing, menjelaskan bahwa persoalan muncul ketika terlapor menolak membayarkan sisa kewajiban tersebut dengan alasan volume pekerjaan yang dikerjakan Margaretha bersama para pekerjanya tidak mencapai jumlah sebagaimana perhitungan pihak pelapor.

“Klien kami merasa dirugikan karena pekerjaan telah dilaksanakan, tetapi masih terdapat sisa pembayaran yang belum diselesaikan. Karena tidak menemukan penyelesaian, persoalan ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian,” jelas Alexander.

Atas persoalan tersebut, Margaretha melaporkan AA ke Polres Alor pada 15 Mei 2025. Laporan itu terdaftar dengan Nomor: LP/B/173/V/2025/SPKT/POLRES ALOR/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR.
Namun, hingga 25 Oktober 2026, pelapor mengaku belum memperoleh kepastian mengenai perkembangan penanganan laporannya. Berdasarkan informasi yang diterimanya, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan.
Karena belum mendapatkan kejelasan, pada 28 Oktober 2026 Margaretha kemudian menyampaikan pengaduan masyarakat (Dumas) kepada Polda NTT.

Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, dilaksanakan gelar perkara yang turut dihadiri anggota Reskrimum Polres Alor. Meski demikian, pelapor mengaku belum memperoleh penjelasan secara terperinci mengenai hasil maupun tindak lanjut gelar perkara tersebut.

Untuk mendapatkan kepastian, Margaretha bersama tim kuasa hukumnya kembali mendatangi Ditreskrimum Polda NTT pada Kamis (19/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, mereka diterima IPDA Syamsudin Ali, anggota Bagwassidik Ditreskrimum Polda NTT.
IPDA Syamsudin Ali membenarkan adanya pengaduan masyarakat serta pelaksanaan gelar perkara pada 30 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, salah satu tindak lanjut dari hasil gelar perkara tersebut adalah rekomendasi kepada Polres Alor agar mengundang ahli yang memiliki kompetensi di bidang terkait untuk melakukan pengukuran ulang terhadap lokasi pekerjaan pembangunan tembok penahan.

Pengukuran ulang tersebut bertujuan memperoleh kepastian mengenai volume pekerjaan yang sebenarnya telah diselesaikan oleh pelapor.
Apabila hasil pengukuran ulang membuktikan bahwa volume pekerjaan benar mencapai 522,76 meter kubik sebagaimana perhitungan pihak pelapor, hasil tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperjelas kewajiban pembayaran sesuai surat perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Lebih lanjut, IPDA Syamsudin Ali menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut masih menunggu persetujuan dan tanda tangan pimpinan. Setelah ditandatangani, hasil rekomendasi akan disampaikan kepada Polres Alor dan pihak korban untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, tim kuasa hukum yang terdiri dari Rusydi Saleh Maga, S.H., Alexander Peter E. Mahing, S.H., dan Rowyto Maudohi, S.H., menegaskan komitmennya untuk mengawal penanganan laporan kliennya agar berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

Rusydi berharap Polda NTT dapat mengawal proses penanganan perkara tersebut hingga diperoleh kejelasan mengenai volume pekerjaan, kewajiban pembayaran, serta aspek hukum dari laporan yang telah disampaikan kliennya.

“Kami berharap proses ini berjalan secara profesional dan transparan sehingga klien kami mendapatkan kepastian hukum. Yang terpenting, seluruh fakta, termasuk volume pekerjaan dan kewajiban pembayaran, dapat diperjelas melalui proses yang objektif,” tegas Rusydi.

Pihak pelapor berharap rekomendasi Ditreskrimum Polda NTT segera ditindaklanjuti Polres Alor sehingga persoalan yang telah berlangsung sejak 2025 tersebut tidak terus berlarut-larut tanpa kepastian.

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp GardaRakyat.Com

+ Gabung